Opini
Oleh : Edi Irawan, ST
Hasil riset World Bank tentang pendidikan di Indonesia menunjukkan adanya krisis pembelajaran. Kemampuan dasar yang rendah menyebabkan rata-rata siswa tertinggal 1,5 tahun dari tingkat yang seharusnya. Termasuk kualitas dan kehadiran guru menjadi masalah yang sangat besar. Tingkat ketidakhadiran guru sebesar 23% di kelas pada hari tertentu. Ada permasalahan yang mendalam. Ada empati yang tidak terbangun pada mereka yang melakukan hal tersebut. Sudah lupa bahwa kehadirannya adalah melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa.
Program sertifikasi guru untuk kenaikan gaji juga tidak begitu berdampak secara signifikan. Selain itu fasilitas dan infrastruktur tidak menunjang dalam program kecerdasan ini. Sebesar 47% siswa tidak punya buku teks.
Pejabat pada dunia pendidikan harusnya tahu tugas mereka. Sebagai fasilitator, pelayan bagi masyarakat melalui pelaksana tugasnya. Harus nyata membuat bangsa ini cerdas dan ada ukurannya. Bukan berganti-ganti kurikulum terus. Guru adalah pelaksana dalam pembelajaran, jangan dibebani dengan agenda-agenda administratif yang tidak memberikan dapat signifikas terhadap kecerdasan anak.
Setiap tahunnya sekitar 172 juta anak di 22 negara berpenghasilan menegah di Asia Timur dan Pasifik terdaftar di sekolah dasar. Setiap negara menganggap ini adalah investasi jangka panjang untuk menjemput kecerdasan. Namun kita menilai hal ini berbeda sangat jauh di Indonesia.
Penulis menilai juga mencoba melakukan wawancara dengan narsum. Suatu ketika, penulis sedang ada kegiatan survei meninjau lokasi penelitian hidrologi. Ketika berhenti sejenak dan diajak warga untuk beristirahat dirumahnya kami sempat berbincang. Dalam kesempatan itu penulis tertarik menanyakan perihal tingkat pendidikan di desa tersebut. Sebagian besar adalah petani dan nelayan. Disaat musim tertentu penduduk yang berprofesi sebagai petani juga turut turun ke laut untuk mencari ikan.
Penulis bertanya, rata-rata pendidikan anak-anak disini sampai apa pak? Dijawabnya SMP. Apakah anak-anak di sini tidak tertarik untuk sekolah? Dijawab, anak-anak disini tidak mengganggap sekolah itu penting. Yang penting bisa membantu orang tua mencari uang. Sekolah juga tidak membantu untuk menebang pohon, menanam sawit dan pergi mencari ikan.
Dari percakapan kecil ini penulis menilai, betapa dalam kesenjangan tujuan program kegiatan pendidikan pada lembar-lembar naskah akademik kementerian dengan masyarakat yang berada pada tingkat daerah.
Gaji guru yang menurut penulis tidak layak, kurikulum sekolah yang tidak membuat perubahan nyata terdapat bertumbuhnya kecerdasan dan empati, hingga kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah menambah runyam permasalahan pendidikan di Indonesia. Penulis juga menilai BPS kurang jujur dalam menghadirkan data kemiskinan. Persoalannya adalah Pendidikan, Kemiskinan, dan Kebijakan Publik adalah tiga hal yang tidak dapat dipisahkan.
Baru-baru ini saja ada gugatan tentang Undang-Undang APBN di Mahkamah Konstitusi yang menggugat program presiden yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) karena menggunakan anggaran pendidikan. Fakta ini adalah peristiwa runyam dari sektor pendidikan di Indonesia. Data adalah bukti yang dapat dikaji semua pihak. Kebijakan adalah keputusan yang dapat dinilai semua pihak. Pada akhirnya, penilai tertinggi adalah pada masyarakat yang merasakan betapa pedih untuk mendapatkan penghasilan dan tanggung jawaba untuk menjemput kecerdasan.