Pasca Dua Kali Maladministrasi, KI Babel Kembali Diperiksa Ombudsman Yang Ketiga Kalinya. Edi Irawan: Lah Keliwat Bagak!

Pangkalpinang, 10 September 2026, diketahui Ombudsman Babel menerbitkan Surat Dimulainya Pemeriksaan atas dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Bangka Belitung karena tidak menyediakan formulir pengaduan. Hal ini menuai banyak sorotan publik. Pelayanan publik yang dinilai abai dan terbukti melakukan penundaan berlarut namun masih mengundang perhatian yang tidak ada hentinya. Pelapornya masih sama, yakni Edi … Baca Selengkapnya

Pasca Maladministrasi, Kasus Ambulans RS. Sjafrie Rachman Mencuat, Edi Irawan: Pak Bupati, Ini Contoh Rumah Sakit Tanpa Empati

Pangkalpinang, 6 September 2026, Kasus dugaan tidak diberikannya layanan ambulans Rumah Sakit Sjafrie Rachman menuai sorotan masyarakat luas. Pada tahun lalu, Edi Irawan, aktivis sosial dan seorang peneliti di forum hidrologi nasional, melaporkan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak RS. Sjafrie Rahman. Pasalnya, dalam pertemuan Edi dan pihak rumah sakit, sang Direktur menyatakan bahwa SOP … Baca Selengkapnya

BKPSDMD Prov Babel Maladministrasi, Edi Irawan: Akibat Pejabat Bagak Bawa Nama Tuhan

Pangkalpinang, 1 September 2026 BKPSDMD Prov Babel kembali menuai sorotan publik. Ombudsman Babel melalui Laporan Hasil Pemeriksaan nomor register: 0048/LM/I/2026/PGK menemukan maladministrasi pada BKPSDMD Prov Babel. Hal ini bermula pada laporan Edi Irawan, politisi muda kepala badan riset partai Demokrat Babel. Dirinya juga dikenal sangat aktif dalam kontrol tata kelola pemerintahan, terlebih dalam sektor pendidikan … Baca Selengkapnya

BKPSDMD Prov Babel dan Inspektorat Prov Babel Dalami Dugaan Pelanggaran Etik 13 Pejabat Pemprov Babel

Pangkalpinang, 14 Agustus 2026 diketahui BKPSDMD Prov Babel telah menggelar Audiensi tentang tindak lanjut dari Pembentukan Majelis Etik dan melakukan kelengkapan berkas termasuk dengan mengundang Edi Irawan. Dalam pertemuan tersebut, forum dipimpin oleh Yusandri sebagai perwakilan dari Kepala BKPSDMD, Julianti bersama rekannya dari Inspektorat Provinsi, Gusinar, Wuri, Kurnia, Heni, Fajri dan beberapa rekan lainnya. Dalam … Baca Selengkapnya

Ombudsman Babel Mulai Periksa Pelayanan Brutal Bapperida Kota Pangkalpinang

Pangkalpinang, 14 Agustus 2026 Ombudsman Babel menerbitkan Surat Dimulainya Pemeriksaan (SDP) Nomor: T/617/LM.44-08/0249.2026/VIII/PGK tentang dugaan maladministrasi perbuatan tidak patut yang dilakukan oleh Fernilita, Hari Koestiawan,               M. Yusuf, dan Ary Kusumawati. Empat oknum pegawai Bapperida Kota Pangkalpinang ini dilaporkan oleh Edi Irawan. Politisi muda sekaligus aktifis tentang keterbukaan informasi dan pelayanan publik dan  dikenal aktif dalam … Baca Selengkapnya

Bakeuda Kota Pangkalpinang Tunjukkan Sikap Profesional dalam Pelayanan Publik

Pangkalpinang, 13 Agustus 2026 Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang menunjukkan profesionalitasnya sebagai badan publik. Diketahui, kini Bakeuda telah menyiapkan meja pelayanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setelah melakukan komunikasi dengan salah seorang warga. Hal ini terjadi bermula ketika ada seorang warga mayarakat datang ke Bakeuda untuk melakukan permohonan data yakni Permintaan Data … Baca Selengkapnya

Ketua DPRD Pangkalpinang, Sekretaris Dewan dan Humas Diperiksa Atas Dugaan Maladministrasi

Pangkapinang, 1 Agustus 2026 diketahui Ombudsman Babel telah menerbitkan surat Pemeritahuan Dimulainya Pemeriksaan Nomor: T/515.2/LM.44-08/0236.2026/VII/PGK yakni mengenai dugaan tidak diberikan pelayanan oleh DPRD Kota Pangkalpinang karena tidak menanggapi surat pengaduan oleh masyarakat. Lantas ini menjadi sorotan publik yang begitu luas. Bukan hanya persoalan dewan, Sekretaris Dewan (FB) dan Humas DPRD (AL), juga turut diperiksa lantaran … Baca Selengkapnya

Badan Hukum Setdako Pangkalpinang Mulai Diperiksa Ombudsman Babel

Pangkalpinang, 28 Juli 2026 Badan Hukum Setdako Pangkalpinang menambah deretan kelam pelayanan masyarakat di Kota Pangkalpinang. Pasalnya, Badan Hukum Setdako Pangkalpinang diduga melakukan tindakan maladministrasi berlapis. Pertama, dugaan tidak memberikan informasi yang benar tentang Formulir Permohonan Informasi Publik, kedua Badan Hukum Setdako Pangkalpinang diduga melakukan pengabaian kewajiban hukum yakni tidak mau menerima surat dari masyarakat … Baca Selengkapnya

Aksi Saling Rekam Berujung Viral

Pangkalpinang, 16 Juli 2026, Bangka Belitung dikejutkan dengan peristiwa pelayanan publik di Kantor Bapperida Kota Pangkalpinang. Video berdurasi 1 menit 20 detik itu ditonton oleh lebih dari 3 juta kali di dunia maya. Menuai banyak perhatian dan menghadirkan komentar beragam di tengah masyarakat. Awalnya pada tanggal 14 Juli 2026 warga masyrakat bernama Edi Irawan datang … Baca Selengkapnya

Diduga Lakukan Penundaan Berlarut, Bapperida Kota Pangkalpinang Dilaporkan ke Ombudsman

Pangkalpinang, 14 Juli 2026 Belly Kepala Bapperida dan Kabid Pemerintahan Bapperida dilaporkan ke Ombudsman Babel. Pasalnya, dinas ini diduga melakukan tindakan maladministrasi yakni melakukan tindakan penundaan berlarut atas permohonan Audiensi Edi Irawan tanggal 10 Juni 2026. Diketahui, surat Permohonan audiensi yang dilayangkan olehnya telah didisposisikan oleh Walikota Pangkalpinang Prof. Ir. Saparudin. Kejadian ini menambah daftar … Baca Selengkapnya