BKPSDMD Prov Babel dan Inspektorat Prov Babel Dalami Dugaan Pelanggaran Etik 13 Pejabat Pemprov Babel

Pangkalpinang, 14 Agustus 2026 diketahui BKPSDMD Prov Babel telah menggelar Audiensi tentang tindak lanjut dari Pembentukan Majelis Etik dan melakukan kelengkapan berkas termasuk dengan mengundang Edi Irawan. Dalam pertemuan tersebut, forum dipimpin oleh Yusandri sebagai perwakilan dari Kepala BKPSDMD, Julianti bersama rekannya dari Inspektorat Provinsi, Gusinar, Wuri, Kurnia, Heni, Fajri dan beberapa rekan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, dimulai dengan pembukaan dari Yusandri.

“Terima kasih Pak Edi telah hadir. Kami dari Badan Kepegawaian senang dapat bertemu dengan Pak Edi. Hari ini kita mulai dengan mendengarkan rekapitulasi dari 14 Pejabat di Lingkungan Pemprov atas dugaan pelanggaran etik yang akan dibacakan oleh Pak Gusdinar” buka pimpinan forum Yusandri.

Gusdinar dari BKPSDMD menyampaikan hasil rekapitulasi.

“Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat dan Bapak Ibu Sekalian. Sebelumnya saya ingin berterima kasih Pak Edi yang telah mengingatkan kami dan memberi koreksi-koreksi yang baik untuk perbaikan dalam pelayanan publik. Saya akan membacakan nama-nama, jabatan dan dugaan pelanggaran etik”

Dibacakankanlah kemudian 14 nama yang telah dilaporkan oleh Gusdinar dalam forum tersebut. Setelah dibacakan, kemudian pimpinan forum memberikan kesempatan kepada Edi Irawan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya.

“Terima kasih Pak Yusandri, Pak Gusdinar, Bu Wuri dan Bu Kurnia serta rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Semoga dalam keadaan yang selalu sehat dan berbahagia. Ijinkan saya memulai dengan permasalahan bahwa pelayanan publik kita sudah sangatlah buruk. Dimulainya dari pegawai Diskominfo Provinsi atas nama seseorang yang saya laporkan yakni Ria Yohana, yang menjadi akar masalah dalam tata kelola di Lingkungan Provinsi. Dia memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat hingga saya sulit mengakses informasi. Kemudian yang paling tidak masuk akal ada Darlan dan Yudi, yakni mantan kepala BKPSDMD dan Sekdin BKPSDMD melakukan perbuatan tidak patut. Sudahlah tidak memberikan formulir, memberikan informasi yang tidak benar, kasar dan mengusir serta menyalahkan saya saat sedang menulis surat pada meja helpdesk. Benar-benar contoh pelayan masyarakat yang memprihatinkan.” jelas Edi dalam forum.

Sekitar satu jam setengah Edi menceritakan kronologi dari satu permasalahan ke permasalahan lain. Saling berkaitan dan membuka betapa bobroknya pelayanan publik yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Redaksi pernah mencoba meminta konfirmasi kepada Edi sebelumnya,

“Tidak ada lagi hal yang bisa kita harapkan. Minta formulir pengaduan di badan kepegawaian dibohongi. Mengadukan ke DPRD Provinsi tapi tidak ditanggapi. Kini DPRDnya pula yang diperiksa Ombudsman. Sudah kritis sekali keadaan tata kelola pemerintahan kita. Jadi ya apa boleh buat, harus urus sendiri karena DPRDnya tidak berguna” terang Edi.

Edi menyampaikan banyak hal di dalam forum tersebut. Dari masalah administrasi hingga dugaan tindak pidana anak 9 tahun yang tidak punya kejelasan terhadap jaminan kesehatan dak pendidikannya. Ruangan tehentak sunyi sejenak saat Edi sedang menjelaskan nasib malang yang dialami bocah 9 tahun namun tidak mendapatkan tanggapan apapun dari DPRD Prov Babel.

“Memang sudah buta mata dan hati DPRD Provinsi ini. Mau melaporkan ke Badan Kehormatan, hukum beracaranya saja bermasalah. Yang paling cocok, kita awasi penggunaan anggaran dewan, kemudian sampaikan ke tipikor. Rasa-rasanya akan menjadi jalan alternatif yang jauh lebih baik. Sebab diskusi itu tidak dihendaki mereka untuk mendengar aspirasi kita” tandas Edi saat diwawancara.

Pada akhir pertemuan dalam forum tersebut, Julianti dari Inspektorat Provinsi menyampaikan tanggapan.

“Terima kasih Pak Edi. Saya yakin apa yang disampaikan Pak Edi bukan hanya suara Pak Edi sendiri. Pasti ada suara orang lain yang tidak mampu menyuarakan ini kepada pemerintah. Saya terharu mendengar apa yang bapak lakukan terhadap seorang anak yang tidak ada lagi tempatnya menyambung komunikasi kepada badan pemerintah ataupun penegak hukum. Bukan saudara Pak Edi juga. Semuanya dilakukan atas dasar kepedulian. Saya terharu Pak. Mudahan dari penjelasan Pak Edi dapat menjadi refleksi kita sebagai aparatur untuk dapat lebih memperbaiki tata kelola pelayanan ditempat kita. Disamping itu juga, mekanisme pemeriksaan majelis etik, sanksi dan pembinaan kami akan lakukan dengan sesuai aturan yang telah ada. Demikian pak pimpinan terima kasih” tutur Julianti.

Usai pertemuan Edi menyampaikan kepada awak media dengan ajakan masyarakat luas untuk saling menjaga.

“Pradik, yoh kite saling jage sesama masyarakat. Kite jaga hak kite. Ngarep anggota dewan kek kedinasan, kedulu mati. Yoh kite sama-sama belajar tentang aturan pelayanan publik. Yoh jangan segan, jangan sungkan ngelapor supaya dak banyak orang yang mengalami hal serupa dengan kite”

Edi turut menyampaikan terima kasih kepada plt. Kepala BKPSDMD, Dora

“Terima kasih untuk kepala BKPSDMD. Terima kasih untuk ayuk yang cikar ini. Penerimaan ini adalah sebuah tindakan konkret perbaikan yang dilakukan oleh BKPSDMD. Citra BKPSDMD ini buruk akibat Darlan dan Yudi. Tapi syukurlah Pak Gubernur cepat tanggap. Bahaya Pak Gub orang-orang tidak kompeten mengisi jabatan-jabatan strategis. Terima kasih pula untuk rekan-rekan BKPSDMD dan Inspektorat yang sudah sangat hangat santun dalam silahturahmi ini”

Wandera

Tinggalkan komentar