Hukum

Pangkalpinang, 28 Juli 2026 Badan Hukum Setdako Pangkalpinang menambah deretan kelam pelayanan masyarakat di Kota Pangkalpinang. Pasalnya, Badan Hukum Setdako Pangkalpinang diduga melakukan tindakan maladministrasi berlapis. Pertama, dugaan tidak memberikan informasi yang benar tentang Formulir Permohonan Informasi Publik, kedua Badan Hukum Setdako Pangkalpinang diduga melakukan pengabaian kewajiban hukum yakni tidak mau menerima surat dari masyarakat … Baca Selengkapnya

Pangkalpinang, 16 Juli 2026, Bangka Belitung dikejutkan dengan peristiwa pelayanan publik di Kantor Bapperida Kota Pangkalpinang. Video berdurasi 1 menit 20 detik itu ditonton oleh lebih dari 3 juta kali di dunia maya. Menuai banyak perhatian dan menghadirkan komentar beragam di tengah masyarakat. Awalnya pada tanggal 14 Juli 2026 warga masyrakat bernama Edi Irawan datang … Baca Selengkapnya

Pangkalpinang, 14 Juli 2026 Belly Kepala Bapperida dan Kabid Pemerintahan Bapperida dilaporkan ke Ombudsman Babel. Pasalnya, dinas ini diduga melakukan tindakan maladministrasi yakni melakukan tindakan penundaan berlarut atas permohonan Audiensi Edi Irawan tanggal 10 Juni 2026. Diketahui, surat Permohonan audiensi yang dilayangkan olehnya telah didisposisikan oleh Walikota Pangkalpinang Prof. Ir. Saparudin. Kejadian ini menambah daftar … Baca Selengkapnya

Pangkalpinang, 08 Juli 2026 kembali perusahan plat merah PT. Angkasa Pura Indonesia Cabang Depati Amir yang belokasi di Bangka Belitung diketahui telah memberikan sanksi kepada petugas yang bersangkutan (RA). Pasalnya, pihak PT. Angkasa Pura Indonesia Cabang Depati Amir tidak memberikan formulir pengaduan dengan dalih bahwa formulir tersebut tidak ada. Pelaporan ini dilakukan oleh warga masyarakat … Baca Selengkapnya

Opini Oleh : Edi Irawan, ST Kota Pangkalpinang sepertinya tidak menunjukkan perbaikan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahannya. Suprayitno selaku kepada BKPSDMD Kota Pangkalpinang menunjukkan ketidakpatutannya kepada masyarakat. Janji menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Aulia Bakti Kabag Humas di DPRD Kota Pangkalpinang, dan laporan dugaan pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang, … Baca Selengkapnya

Opini Oleh: Edi Irawan, ST Peneliti di Forum Hidrologi Nasional (FHN) Terlepas dari rasa penulis yang menilai buruk kebijakan yang diambil Nadiem Makarim saat dirinya menjabat sebagai menteri oleh karena kurikulum pendidikan yang sangat tidak relevan untuk bentumbuh dan berkembangnya pikiran anak bangsa. Namun hari ini ada satu yang sangat menyayat hati penulis. Persidangan Nadiem … Baca Selengkapnya

Pangkalpinang, 30 Juni 2026 diketahui Ombudsman RI Perwakilan Babel telah memulai pemeriksaan. Kali ini DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang turut menjadi perhatian publik. Mirip seperti kasus Komisi Informasi (KI) Babel, dimulai dari tidak profesionalnya dalam acara persidangan hingga berbuntut panjang hingga ditemukan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum hingga melebar kemana-mana. Kasus yang menyita perhatian … Baca Selengkapnya

Pangkalpinang, 24 Juni 2026, kali ini Bandara Depati Amir Bangka Belitung, menambah daftar panjang buruknya pelayanan publik di Bangka Belitung. Pada tanggal 12 Juni 2026 PT. Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Depati Amir menerbitkan surat Nomor: API.14278/TU.01/2026/PGK-B yang ditandatangani oleh Muhammad Syahril sekalu GM. Surat ini terbit setelah laporan Edi Irawan ke Ombudsman RI Perwakilan … Baca Selengkapnya

Pangkalpinang, 18 Juni 2026 Edi Irawan resmi mendaftarkan gugatannya di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang. Pasalnya Komisi Informasi (KI) Babel mengklaim dalam surat nomor: 31/KI/-BABEL//III/2026 Tanggal 27 Maret 2026 yang menyatakan bahwa pengaduan yang Edi sampaikan tidak memenuhi syarat formil. Menurut Edi, sah sah saja hasil telaah Komisi Informasi (KI) Babel itu menyatakan tidak … Baca Selengkapnya

Opini Edi Irawan, ST Peneliti di Forum Hidrologi Nasional Ketua Badan Riset dan Inovasi Strategis DPD Partai Demokrat Babel Buruknya tata kelola pemerintahan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Maupun Kota Pangkalpinang akhir-akhir ini menunjukkan pola yang tidak kunjung membaik. Masih banyak sekali aparatur pegawai pemerintahan tidak tahu dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). … Baca Selengkapnya