Hukum

Pangkalpinang, 15 Juni 2026 diketahui DPRD Kota Pangkalpinang dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung. Pasalnya klasik, tidak memberikan formulir permohonan informasi publik. Pada tanggal 26 Mei 2026 Edi Irawan datang ke DPRD Kota Pangkalpinang dengan maksud mengetahui status aduan masyarakat, permohonan audiensi dan pengaduan masyarakat. Menurut Edi, harusnya lembaga yang lebih mengerti persoalan konstitusi … Baca Selengkapnya

Opini Oleh: Edi Irawan, ST Peneliti di Forum Hidrologi Nasional Ketua Badan Riset dan Inovasi Strategis DPD Partai Demokrat Bangka Belitung Bagian 1:Pasal 51 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dikatakan bahwa: Setiap orang yang sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau … Baca Selengkapnya

Pangkalpinang, 15 Juni 2026 sebuah hal yang sedang ramai diperbincangkan yakni, Komisi Informasi (KI) Bangka Belitung. Persoalan permintaan maaf Komisi Informasi (KI) Babel kepada Edi Irawan, ada satu hal yang absurb. Pihak Komisi Informasi (KI) Babel menyampaikan bahwa pihaknya belum memiliki alat untuk merekam. Namun, fakta yang kami dapatkan, dalam persidangan Edi Irawan dengan Komisi … Baca Selengkapnya

Pangkalpinang, 15 Juni 2026 diketahui Diskominfo Kota Pangkalpinang mulai di diperiksa oleh Ombudsman Babel setelah terbitnya surat Nomor: T/257/LM.44-08/0210.2026/V/2026 tanggal 4 Mei 2026. Pasalnya Diskominfo Kota Pangkalpinang dilaporkan akibat dugaan perbuatan tidak patut staf Dinskominfo yang meminta masyarakat untuk mengambil surat ke dinas bersangkutan. Menurut Edi, ini adalah sebuah pengabaian kewajiban sebagai pelayan publik. “Masyakat … Baca Selengkapnya

Pangkalpinang, 13 Juni 2026 Dalam menggunakan hak jawabnya, Edi Irawan menegaskan bahwa polemik yang berkembang terkait profesionalisme Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dilihat secara objektif berdasarkan fakta dan dokumen resmi yang telah diterbitkan oleh lembaga tersebut. Menurutnya, surat resmi yang dikeluarkan KI Babel merupakan produk hukum administrasi yang memiliki kekuatan dan konsekuensi … Baca Selengkapnya

Pangkalpinang, 13 Juni 2026 – Sorotan tajam Edi Irawan dan Gusti terhadap kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali mencuat. Untuk kali ini, giliran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang yang dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung oleh Edi Irawan bersama Gusti atas dugaan pengabaian kewajiban hukum. Edi Irawan dan Gusti menilai Bagian Hukum Pemkot … Baca Selengkapnya

Pangkalpinang, 04 Juni 2026 Edi Irawan melaporkan BKPSDMD Kota Pangkalpinang ke Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung atas dugaan Maladministrasi tidak menanggapi surat aduan warga masyarakat kepada BKPSDMD.  Edi Irawan melaporkan Lurah Sinar Bulan, Camat Bukit Intan, DP3AKB dan Dinsos Pangkalpinang, namun hingga sampai saat ini pihak Edi tidak kunjung mendapatkan jawaban.  Diketahui, Edi Irawan dan … Baca Selengkapnya

Pangkalpinang, 18 Mei 2026 Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, menerbitkan Surat Dimulainya Pemeriksaan (SDP) Nomor: T/306/LM.44-08/0207.2026/V/2026 Perihal dugaan maladministrasi yang terjadi di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena tidak menyediakan formulir pengaduan masyarakat. Diketuai, laporan tersebut dilayangkan oleh Edi Irawan kepada Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung. Tak heran, sudah tidak terhitung lagi jumlah laporan yang … Baca Selengkapnya

Pangkalpinang, 23 April 2026 Setelah melaporkan Diskominfo Babel, Edi Kembali melaporkan BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung. Pasalnya, Edi tidak mendapatkan pelayananan pengaduan di Dinas yang dikepalai Darlan tersebut, dengan alasan petugasnya sedang keluar semua. Pada pukul 14.00 WIB setelah Edi tidak mendapatkan pelayanan di Diskominfo Babel, Edi bermaksud melaporkan Fadjri Kepala Diskominfo ke Badan Kepegawaian (BKPSDMD). … Baca Selengkapnya

Satu tahun, untuk satu kasus sengkarut permasalahan Edi Irawan dengan Komisi Informasi (KI) Babel berakhir. Tanggal 4 Juni 2026 Komisi Informasi (KI) Babel menerbitkan surat yang berisikan permohonan maaf karena tidak melakukan perekaman persidangan secara elektronik berserta dengan transkrip (kata perkata). Pada surat Nomor: 057/KI-BABEL/VI/2026 menyatakan bahwa mereka belum memiliki sarana dan prasarana perekaman elektronik … Baca Selengkapnya