Ayu Wandera 
Opini Oleh: Edi Irawan, ST Peneliti di Forum Hidrologi Nasional (FHN) Ketua Badan Riset dan Inovasi Strategis DPD Partai Demokrat Bak tempayan diisi dengan rongsokan dan besi-besi bekas yang menghitam. Seharusnya menjadi tempat bagi makanan segar, siap dimasak dan dihadirkan untuk menyuap, untuk hidup, utk menuju cita sejahtera secara komunal. Di Bangka Belitung, ada sebuah … Baca Selengkapnya
Pangkalpinang, 15 Juni 2026 sebuah hal yang sedang ramai diperbincangkan yakni, Komisi Informasi (KI) Bangka Belitung. Persoalan permintaan maaf Komisi Informasi (KI) Babel kepada Edi Irawan, ada satu hal yang absurb. Pihak Komisi Informasi (KI) Babel menyampaikan bahwa pihaknya belum memiliki alat untuk merekam. Namun, fakta yang kami dapatkan, dalam persidangan Edi Irawan dengan Komisi … Baca Selengkapnya
Pangkalpinang, 15 Juni 2026 diketahui Diskominfo Kota Pangkalpinang mulai di diperiksa oleh Ombudsman Babel setelah terbitnya surat Nomor: T/257/LM.44-08/0210.2026/V/2026 tanggal 4 Mei 2026. Pasalnya Diskominfo Kota Pangkalpinang dilaporkan akibat dugaan perbuatan tidak patut staf Dinskominfo yang meminta masyarakat untuk mengambil surat ke dinas bersangkutan. Menurut Edi, ini adalah sebuah pengabaian kewajiban sebagai pelayan publik. “Masyakat … Baca Selengkapnya
Pangkalpinang, 13 Juni 2026 Dalam menggunakan hak jawabnya, Edi Irawan menegaskan bahwa polemik yang berkembang terkait profesionalisme Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dilihat secara objektif berdasarkan fakta dan dokumen resmi yang telah diterbitkan oleh lembaga tersebut. Menurutnya, surat resmi yang dikeluarkan KI Babel merupakan produk hukum administrasi yang memiliki kekuatan dan konsekuensi … Baca Selengkapnya
Pangkalpinang, 13 Juni 2026 – Sorotan tajam Edi Irawan dan Gusti terhadap kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali mencuat. Untuk kali ini, giliran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang yang dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung oleh Edi Irawan bersama Gusti atas dugaan pengabaian kewajiban hukum. Edi Irawan dan Gusti menilai Bagian Hukum Pemkot … Baca Selengkapnya
Pangkalpinang, 04 Juni 2026 Edi Irawan melaporkan BKPSDMD Kota Pangkalpinang ke Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung atas dugaan Maladministrasi tidak menanggapi surat aduan warga masyarakat kepada BKPSDMD. Edi Irawan melaporkan Lurah Sinar Bulan, Camat Bukit Intan, DP3AKB dan Dinsos Pangkalpinang, namun hingga sampai saat ini pihak Edi tidak kunjung mendapatkan jawaban. Diketahui, Edi Irawan dan … Baca Selengkapnya
Oleh: Edi Irawan, STKetua Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Babel Pagi saat mentari perlahan tersenyum menemui ribuan orang berjalan. Selembaran daun yang mulai mengering dari embun. Pagi saat semua hiruk pikuk tak berhenti walaupun hari libur. Minggu, 26 April 2026. Bersama dengan orang tua saat berlari pagi di taman perumahan dinas Pemerintah Kota … Baca Selengkapnya
Pangkalpinang, 18 Mei 2026 Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, menerbitkan Surat Dimulainya Pemeriksaan (SDP) Nomor: T/306/LM.44-08/0207.2026/V/2026 Perihal dugaan maladministrasi yang terjadi di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena tidak menyediakan formulir pengaduan masyarakat. Diketuai, laporan tersebut dilayangkan oleh Edi Irawan kepada Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung. Tak heran, sudah tidak terhitung lagi jumlah laporan yang … Baca Selengkapnya
Pangkalpinang, 23 April 2026 Setelah melaporkan Diskominfo Babel, Edi Kembali melaporkan BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung. Pasalnya, Edi tidak mendapatkan pelayananan pengaduan di Dinas yang dikepalai Darlan tersebut, dengan alasan petugasnya sedang keluar semua. Pada pukul 14.00 WIB setelah Edi tidak mendapatkan pelayanan di Diskominfo Babel, Edi bermaksud melaporkan Fadjri Kepala Diskominfo ke Badan Kepegawaian (BKPSDMD). … Baca Selengkapnya
Satu tahun, untuk satu kasus sengkarut permasalahan Edi Irawan dengan Komisi Informasi (KI) Babel berakhir. Tanggal 4 Juni 2026 Komisi Informasi (KI) Babel menerbitkan surat yang berisikan permohonan maaf karena tidak melakukan perekaman persidangan secara elektronik berserta dengan transkrip (kata perkata). Pada surat Nomor: 057/KI-BABEL/VI/2026 menyatakan bahwa mereka belum memiliki sarana dan prasarana perekaman elektronik … Baca Selengkapnya